Minggu – minggu ini negeri kita dihebohkan dengan adanya kabar tentang penyiksaan-penyiksaan sapi impor Australia di RPH – RPH. Hal ini pun langsung menyontak pihak Australia dan tidak kalah pihak kita pun dibuat heran dengan kejadian ini terutama dibidang kesehatan hewan. Tayangan program di stasiun TV Australia yaitu ABC Four Corners yang menayangkan aksi kekerasan di RPH - RPH Indonesia menjadi pendukung kabar di atas. Aksi kekerasan ini seperti pemotongan yang lebih dari 10 kali yang seharusnya cukup dengan satu kali, pencopotan kuku, pencongkelan mata, dan penyayatan ekor.
Kejadian ini membuat pihak – pihak di Australia menuntuk pemerintah Australia untuk menghentikan impor sapi ke Indonesia. Dan akhirnya pemerintah Australia pun mengumumkan akan memberhentikan ekpor sapinya ke Indonesia selama enam bulan. Ini merupakan sebuah keputusan yang sangat menyontak Indonesia. Banyak pendapat yang senang terhadap pemberhentian impor sapi ini terutama para peternak sapi lokal tetapi ada juga yang merasa kecewa dengan keputusan australia.
Sebagai mahasiswa tentunya kita mempunyai pemikiran tersendiri tentang permasalahan ini. Mari kita coba cermati dan kita ulas satu persatu problem-problem yang ada dalam masalah ini. Memulai dari keadaan RPH – RPH yang ada di Indonesia. Video yang menayangkan kejadian penyiksaan memang menyontak pihak pemerintah khususnya bagian Keswan. Walaupun kita masih belum tahu kebenaran video – video yang beredar karena setelah dilakukan investigasi pasca kejadian kekerasan. Menunjukkan hasil yang negatif dari kejadian – kejadian seperti di video. Akan tetapi kalau dilihat secara kelayakan dengan standar yang ditetapkan OIE memang masih sangat kurang. Hal ini disampaikan ketika adanya pemeriksaan kebeberapa RPH dan masih ada yang belum memiliki perlengkapan pendukung pemotongan sapi seperti box-box untuk daging. Kejadian ini memang menunjukan RPH – RPH kita perlu pembenahan besar – besaran, tentunya dengan mengacu kepada standar yang ada karena kejadian ini juga sudah merambat pada masalah sosial yaitu pandangan dunia internasional terhadap Indonesia yang notabene berpenduduk mayoritas Islam. Tindakan pemerintah pun dalam hal ini sudah cukup bagus dengan melakukan investigasi dan mensertifikasi kembali RPH-RPH yang ada khususnya yang disorot dalam video kekerasan Australia. Tindakan pemerintah ini pun masih belum terasa optimal apabila hanya membenahi sistem ataupun ketentuan – ketantuan yang ada di RPH saja. Kami juga menyarankan agar pemerintah benar – benar membenahi secara menyeluruh bukan hanya sistemnya tetapi juga para pelaku kerjanya. Terkadang SOP-SOP yang ada tidak ada artinya ketika dilapang hanya sekedar dijadikan sebagai pajangan dan bahan bacaan. Sehingga pemerintah perlu memperkuat edukasi dan kontroling dalam sistem maupun para pelaku kerja di RPH.
Permasalahan selanjutnya terkait swasembada daging yang selalu digembo-gemborkan pemerintah. Banyak yang berpendapat berhentinya impor sapi merupakan awalan yang bagus untuk swasembada daging dengan mengoptimalkan sapi lokal. Tetapi kami mencoba melihat dari kaca mata yang berbeda. Kami melihat adanya kerugian terhadap swasembada daging atas berhentinya impor sapi. Penghentian impor sapi tentunya akan membuat sapi – sapi lokal kita digunakan untuk pemenuhan kebutuhan daging di Indonesia. Padahal kita belum mengetahui jumlah yang sebenarnya sapi – sapi yang ada di Indonesia karena pemerintah baru mendata dan belum menyelesaikannya. Apabila sapi – sapi lokal kita terus menerus terpakai otomatis jumlahnya pun akan terus menurun dan ini akan menambah lama untuk tercapainya swasembada daging. Pada akhirnya kita akan mencari lagi kebutuhan daging dengan impor dari negara luar dan Austalia lah yang menjadi tambatan pertama karena Australia merupakan negara yang terbebas penyakit serta penghasil terbanyak sapi. Ini sudah memasuki kedalam politik dagang, apabila hal tersebut terjadi maka Austalia akan semakin leluasa dalam mengekspor sapinya ke Indonesia. Austalia juga akan dengan mudahnya untuk menaikan harga karena kondisinya Indonesia sangat membutuhkan. Kejadian ini yang dikhawatirkan akan terjadi, sehingga pemerintah harus mengoptimalkan pendataan jumlah sapi yang ada di Indonesia, baik sapi bakalan maupun sapi betina produktif. Hal ini akan sangat membantu untuk menentukan strategi – strategi kedepan dalam menangani masalah ini. Tidak hanya dari luar negeri yang perlu diperhatikan akan tetapi dari dalam negeripun pemerintah harus memperhatikan, seperti pergerakan pasar di Idonesia. Jangan sampai terjadi permainan politik dagang yang dilakukan para pedagang yaitu dengan memonopoli harga. Sehingga bukan peternak yang diuntungkan tetapi para pedaganglah yang mendapat keuntungan tinggi.
Pemerintah juga sudah cukup banyak mengambil kebijakan – kebijakan pasca penghentian impor sapi. Akan tatapi ada kebijakan yang kami kritisi disini yaitu kebijakan “pembukaan pintu masuk impor sapi dari negara – negara lain”. Pemerintahpun kabarnya sudah merundingkan dengan beberapa negara seperti Brasil, Meksiko dan Selandia Baru. Brasil merupakan kandidat terkuat karena menyatakan kesiapannya untuk pemenuhan kebutuhan sapi berapapun jumlahnya. Sedangkan Selandia Baru tidak bisa banyak mengirimkan sapi karena ada pelarangan ekspor sapi bakalan. Inilah permasalahannya karena Indonesia sejak beberapa tahun yang lalu sudah menetapkan menggunakan Country base dan tidak memakai lagi Zona base. Keadaan ini memperlihatkan sapi yang boleh masuk adalah sapi dari negara yang benar – benar bebas penyakit. Dan Brasil merupakan negara yang masih belum terbebas dari penyakit, apakah Indonesia akan melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri??? Sehingga pemerintah sebaiknya meninjau kembali kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan tentunya dengan melibatkan pihak terkait seperti dokter hewan.
Tulisan merupakan hasil kajian Dept. Kajian dan Strategi IMAKAHI Cab.FKH IPB
